Sekda Membuka Focus Group Discussion (FGD) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020

Kategori: 

KUNINGAN, - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Kuningan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020, Rabu (26/02/2020) bertempat di Gedung Permata Kuningan. Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M. Si, Perwakilan dari Bank Indonesia Cirebon, Kepala KOPDAGPERIN Kuningan, Kepala DKPP Kuningan, Kepala Dina's Perikanan dan Peternakan Kuningan, Kepala Seksi BPS Kuningan, Kepala Seksi Ekbang/PPM Kecamatan se-Kab. Kuningan, para Alim Ulama dan Tokoh Agama di Kabupaten Kuningan

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Kuningan Dr. Toto Toharuddin,M. Pd menjelaskan bahwa dalam rangka pengembangan Program Kerja Focus Group Discussion (FGD) Pengendalian Inflasi Daerah yang berdampak pada turun naiknya harga di Kabupaten Kuningan. Tidak hanya Para Kasi Ekbang dan beberapa SKPD yang dilibatkan, para Alim Ulama pun kini dilibatkan dalam Tim Pengendalian Inflasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena Ulama adalah orang yang di dengar oleh masyarakat dengan penyampaian yang signifikan.

Kegiatan Ini dilakukan guna memberikan pemahaman tentang Program Tim Pengendalian Inflasi Daerah, yang berdampak pada naik turunnya harga di Kabupaten Kuningan. Sekaligus memastikan Negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Lebih lanjut Toto mengatakan sudah berkomitmen dengan para pengusaha yang ada untuk memberikan harga yang murah kepada masyarakat Kuningan. Diharapkan agar semuanya mengetahui peran tugas pokok Dan fungsi yang masuk di Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Kegiatan kali Ini diikuti oleh 75 peserta.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M. Si dalam sambutannya menuturkan sangat mengapresiasi terhadap program yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Kuningan , untuk ide, gagasan,inovasi baru yang melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari Jajaran Bank Indonesia, Dinas Teknis terkait para Kasi Ekbag /PPM Kecamatan se-Kabupaten Kuningan, para Alim Ulama, Tokoh Agama dan juga Tokoh Masyarakat. Dimana kesemuanya ini akan menjadi langkah yang sangat baik bagi upaya Mendorong masyarakat untuk Bisa bersinergi membangun sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan yang berkeadilan.

Kabupaten Kuningan dengan Visi Kuningan MAJU, harus memposisikan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sebagai bagian dari sistem menuju masyarakat yang merasakan kemakmuran, dengan suasana masyarakat yang Agamis dan terus Mendorong optimisme masyarakat Pinunjul Berbasis Desa pada tahun 2023. Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Kuningan juga harus mampu menjadi motor penggerak pembangunan sektor perekonomian, terutama lahirnya UMKM-UMKM baru dalam upaya mendorong ekonomi kreatif menuju insdutri pariwisata, yang harus menjadi lokomotif bangkitnya perekonomian masyarakat Kabupaten Kuningan yang lebih baik dan maju.

Lebih lanjut Sekda mengatakan dalam menunjang Perekonomian masyarakat khususnya di daerah, Ada beberapa faktor yang diharapkan dapat meunjang dan mendukung diantaranya, membangun infrastructure jalan jembatan Dan pasar-pasar tradisonal. Hal tersebut adalah upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan jalur distribusi kebutuhan pokok, dengan harapan harga-harga bahan pokok dan ketersediaan stock kebutuhan pokok akan tetao stabil. Selanjutnya untuk turut serta dalam menciptakan suasana harga bahan pokok yang stabil dan berkecukupan. Pemerintah Daerah melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sedang menyiapkan "Toko Bela Beli" yang merupakan sistem pasar yang mingintegrasikan antara Petani, Penjual, Pengusaha dan Lembaga Kemasyarakatkan. Serta bersama-sama memberikan layanan terbaik bagi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Toko Bela Beli ini merupakan inovasi dari sistem pasar murah yang selama ini kehadirannya sangat ditunggu masyarakat. Sehingga diharapkan dapat menumbuh kembangkan sektor perekonomian dipasaran, dalam menjaga inflasi daerah. ( Bid IKP/DISKOMINFO)