Depan LEGISLATIF Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Kuningan Masa Jabatan Tahun 2019-2024

Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Kuningan Masa Jabatan Tahun 2019-2024

NO

NAMA

FRAKSI

JABATAN

1.

Drs. H. NUNUNG SANUHRI, M.Si

F. PAN

KETUA

2.

H. DIDIT PAMUNGKAS, SE.,MM

F. PARTAI GOLKAR

WAKIL KETUA

3.

RANA SUPARMAN, S.Sos

F. PDI PERJUANGAN

ANGGOTA

4.

ELIN LUSIANA

F. PDI PERJUANGAN

ANGGOTA

5.

YAYA 

F. PKS

ANGGOTA

6.

H. JAJANG JANA, S.H.I

F. PKS

ANGGOTA

7.

NURCHOLIS MAULUDIN SYAH

F. PARTAI GERINDRA BINTANG

ANGGOTA

8.

DEKI ZAENAL MUTAQIN

F. PARTAI GERINDRA BINTANG

ANGGOTA

9.

MOHAMAD APIP FIRMANSYAH, S.Sy

F. PKB

ANGGOTA

10.

HJ. NENENG HERMAWATI, SE.,MA

F. PKB

ANGGOTA

11.

IKAH NURBARKAH, SE

F. PARTAI  DEMOKRAT 

ANGGOTA

12.

ALI AKBAR

F. PPP

ANGGOTA

13.

SEKRETARIS DPRD

SEKRETARIAT DPRD

SEKRETARIS

(BUKAN ANGGOTA)

TUGAS BADAN LEGISLASI :

  1. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
  2. koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
  3. meneliti dan menguji kelayakan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna;
  4. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  5. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan Anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
  6. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
  7. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
  8. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
  9. embuat laporan kinerja pada masa akhir keAnggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keAnggotaan berikutnya.