Indonesian English

Pilkada Jaman Now

Bagi  bangsa Indonesia TAHUN 2018 ini sering disebutnya sebagai 'Tahun Politik'. Ini karena pada tahun 2018, Indonesia bakal menggelar 171 pemilihan kepada daerah (pilkada) secara langsung, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten, termasuk kabupaten kuningan yang menggelar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Berlanjut ke tahun berikutnya, pesta demokrasi untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Yang pasti akan menghangatkan kompetisi bahkan memanaskan dunia politik Tanah Air.

Pilkada tahun ini, bisa disebut pilkada di 'Jaman Now', yang ditandai dengan era digitalisasi, semua orang bisa mengakses informasi secara mudah melalui internet dengan group atau point to point, hal ini bisa membawa dampak positip untuk peningkatan partisipasi pemilih. Pemilih milineal cukup mendominasi, rata-rata mereka melek teknologi informasi, paling tidak mereka pengguna gadget. Dan karenanya diperlukan pengelolaan informasi secara baik,  kesalahan memanage bisa memunculkan politisasi informasi.

Masalah politik semakin mudah dijangkau dan disoroti di jaman ini atau jaman now (istilah anak jaman sekarang). Pilkada serentak jaman now, pastinya akan menjadi perbincangan diberbagai media, dengan mengembangkan berbagai isu. Dinamika politik akan sangat dipengaruhi dengan "perang informasi" yang dilakukan melalui  berbagai media informasi, baik cetak, elektronik, dan media sosial yang tengah trend saat ini. Melalui media-media tersebut,  para pemilik informasi akan mengembangkan berbagai isu. Dapat kita lihat yang terjadi di masyarakat sekarang, dengan  mudahnya suatu isu-isu terbaru yang terjadi baik isu hukum, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain bisa langsung menjadi viral, trending topic dan menjadi perbincangan dimana-mana oleh berbagai golongan tua-muda.

Potensi pemanfaatan identitas primordial dan kultural dikhawatirkan dapat menimbulkan anarkisme sosial. Tak hanya itu, isu 'hoaks' yang diwujudkan melalui narasi radikalisme di dunia maya, eksploitasi agama dalam kepentingan politik telah menggiring terciptanya sentimen SARA yang berujung terhadap kebencian, kekerasan dan bahkan radikalisme terorisme yang  berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Pilkada jaman now yang ditandai degan berkembangnya era digitalisasi, sangatlah rawan bila tim sukses tidak cedas dalam mengelola informasi,  bagaimana menyebarkan informasi   dan menangkal isu bohong yang mengarah pada radiklisme. Semua harus berperan, untuk menangkal semua isu yang berbau provokatif.

Kabupaten Kuningan salah satu kabupaten yang menyelengarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan secara bersamaan masyarakat kabupaten Kuningan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini masyarakat harus diberi pemahaman tentang informasi yang benar jangan sampai terjebak pada informasi yang menyesatkan, hoaks dan ujaran kebencian.

Masyarakat terutama pengguna internet harus tahu

Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Antara lain sebagaimana diatur pada Pasal 28 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dan Pasal 29 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasaan atau menakut-nakuti yang dutujukkan secara pribadi (Cyber Stalking). Ancaman pidana pasal 45 (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Undang-undang ITE tersebut merupakan pedoman dan pengingat bagi kita untuk berselancar  di dunia maya, dengan berinternet secara sehat dan bijak.

Masa globalisasi informasi membawa dampak baik, berupa kemajuan budaya masyarakat madani dalam partisipasi di bidang politik, berpartisipasi dalam pilkada menjadi pemilih yang bijak, dengan ikut memilih dan tidak golput. (Oleh : Drs.Teddy Suminar, M.Si/Kepala Diskominfo Kab.Kuningan)