Diskominfo Gelar Rapat Evaluasi Subdomain

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, Bidang Pengembangan Sistem Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kab.Kuningan, menggelar Rapat Evaluasi Subdomain selama dua hari (15-16/3/2016) di Lembah Ciremai Restauran Kuningan.

Kegiatan yang dibuka Sekretaris Diskominfo Eko Yuyud Mahaendra, AP, M.Si, diikuti 63 operator subdomain dari SKPD dan Kecamatan di lingkup pemerintahan Kabupaten Kuningan.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Diskominfo mengatakan, rapat evaluasi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan website yang dikelola oleh masing-masing SKPD dan Kecamatan yang merupakan pengadaan dari Diskominfo Kab.Kuningan TA.2014.

Lebih lanjut Eko Yuyud mengatakan, operator website dituntut dapat mengelola website nya dengan baik, dengan terus mengupdate informasi di SKPD dan Kecamata masing-masing.

 “Saya berharap para operator website di SKPD dan Kecamatan, dapat mengelola website dengan pengelolaan konten yang masksimal, mulai dari informasi kelembagaan sampai dengan informasi kegiatan masing-masing, supaya masyarakat mengetahui berbagai informasi dari SKPD dan Kecamatan terkait,” kata Eko.

Sementara itu Kabid PSI Diskominfo Dra.Wetty Sri Sulistiani, di sela-sela kegiatan kepada Info Kuningan mengatakan, selain untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dalam mengelola website oleh masing-masing SKPD dan Kecamatan, kegiatan Rapat evaluasi Subdomain juga bertujuan untuk mendorong mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dimana pemerintah dituntut dapat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan kemudahan akses informasi.

Menurut Wetty, dari hasil analisa pada website SKPD dan Kecamatan,  perubahannya masih jauh dari harapan.

“Yang saya ketahui dari masing-masing website SKPD dan Kecamatan kebanyakan belum ada perubahan sejak website itu dibuat, baik dari konten maupun data nya. Padahal kita telah memberikan pelatihan dalam pengelolaan website kepada operator di tiap SKPD dan Kecamatan, entah kendalanya apa,” ujar Kabid PSI.

Namun Kabid PSI berharap, setelah diadakan Evaluasi tersebut, operator di masing-masing SKPD dan Kecamatan dapat mengelola website nya dengan baik, agar implementasi UU KIP dapat terwujud.  (MC Kuningan/Yudi)