Indonesian English

KPU RI Soaialisasikan UU No 7 Tahun 2017

Guna mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berkualitas, demokratis dan berintegritas, baru-baru ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) bersama KPU Kabupaten Kuningan, mensosialisasikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kegiatan yang digelar, Sabtu (30/9/2017) di Aula Hotel Horison Tirta Sanita Panawuan-Cilimus Kuningan itu, dihadiri Sekjen KPU RI Ir.Arif Rahman Hakim, MS, Anggota Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin, Ketua KPU Kab.Kuningan Hj.Heni Susilawati, MM beserta jajaran, KPU se-Ciayumajakuning, sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab.Kuningan, Ketua MUI Kab.Kuningan, perwakilan TNI dan Polri, para pengurus Partai Politik serta sejumlah undangan lainnya.

Ketua KPU Kab.Kuningan, Hj.Heni Susilawati saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, Sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimaksudkan guna mewujudkan Pemilu yang berkualitas, demokratis dan berintegritas pada Pilkada serentak 2018 serta Pemilu legislatif dan presiden 2019 mendatang.

Untuk itu Heni berharap, para peserta dapat menyampaikan kembali hasil sosialisasi tentang aturan kepemiluan yang baru kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang aturan kepemiluan yang baru tersebut.

“Suksesnya Pemilu bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu saja. Namun harus didukung seluruh pemangku kepentingan Pemilu demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan,” tutur Heni.

Sementara Sekjen KPU RI, Arif Rahman Hakim mengemukakan, dengan lahirnya Undang-undang kepemiluan yang baru, diharapkan dapat menghasilkan para pemimpin yang berkualitas, sehingga akan tercipta pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat, amanah, epektif dan efisien.

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019. Karena itu, kualitas pemilu bergantung pada sejauh mana undang-undang ini disosialisasikan dengan baik kepada penyelenggara pemilu dan stake holder terkait lainnya,” ujarnya.

Pemilu, lanjut Arief, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Anggota Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatain, saat memberikan materi tentang UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyampaikan, perbedaan mendasar yang sangat jelas pada undang-undang kepemiluan yang baru dari undang-undang sebelumnya yakni pada konversi suara menjadi kursi.

“Perbedaan yang tampak jelas itu terdapat pada konversi suara menjadi kursi, ke depan akan digunakan metode Sainte Lague Murni.  Metode tersebut merupakan metode bilangan pembagi 1, 3, 5, 7, … dst. Perhitungan jumlah kursi yang didapat sama dengan metode Kuota Hare, yang membedakan adalah bilangan pembaginya," kata Yanuar. (MC Kuningan/Yudi Suprayudi)