Indonesian English

Wabup Kuningan Monitoring Pelaksanaan Pemerintah Desa

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaran pemerintah desa, Wabup Kuningan melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) ke desa-desa. Rabu (6/9/2017) Wakil Bupati Kuningan, Dede Sembada melakukan monev kebeberapa desa yang ada di Kecamatan Kadugede di dampingi Camat Kadugede. Menelusuri Desa Ciketak, Sindangjawa, Kadugede dan Windujanten.

Dihari sebelumnya melakukan kunjungan ke 7 desa yang berada di Kecamatan Selanjambe dan 7 desa Kecamatan Subang. Dengan terjun langsung menyapa aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Dusun dan sebagian melihat lokasi pembangunan.

Dalam kunjungannya Wabup Kuningan menjelaskan, pelaksanaan Monev ketiap desa sebagai salah satu langkah untuk melihat langsung pelakasanan penyelenggaran pemerintahan tiap desa. Meliputi pembangunan fisik, pembinaan pegawai, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset desa, pelaporan kegiatan, peningkatan PAD dan lainnya.

“Bahkan yang lebih penting dapat mendengar langsung permasalahan yang ada di tiap desa. Tentunya hal ini sebagai bahan evaluasi pimpinan dalam menentukan kebijakan,” katanya dengan penuh keakraban.

Kunjungan ini juga sesuai dengan Tugas Wakil Bupati memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten, kelurahan, dan /atau Desa. Namun dalam kunjungan Wabup Kuningan lebih melakukan pendekatan kekeluargaan, tentunya tanpa mengurangi rasa hormat sebagai Wabup.

Banyak hal yang disampaikan Wabup Kuningan kaitan bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dapat dirasakan langsung di tingkat desa. Disinilah peranan kepala desa harus menjaga amanahnya dalam menjalankan tugas. Terutama pelaksanaan kegiatan pembangunan baik yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa) maupun DD (Dana Desa).

Saat ini setiap pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan terbuka. Setiap anggaran yang diterima dan dikeluarkan harus jelas peruntukannya, penggaran ini dapat dilihat langsung dalam bentuk baligho yang di pasang di luar ruang.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Desa No. 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa. Wabup menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

Sementara Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Wabup Kuningan juga mengingatkan bahwa aparatur desa harus memiliki pengetahuan, dan kemapuan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Untuk itu banyaklah membaca dan memahami peraturan-peraturan yang ada. Sehingga langkah yang dilakukan jelas dasar hukumnya. “Pembangunan Desa ini merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa,” ungkapnya.

Menurut Sekmat Selajambe, Yono, S.STP. M.Si. Kehadiran Pa Wabup ke tiap desa sangat berharga, karena banyak hal yang bisa dipelajari dan dipahami. Bagaimana penataan pemerintahan desa yang baik dan benar berdasarkan aturan. Sehingga hal ini menjadi pencerahan untuk bergerak memajukan kesejahteraan desa. (Suhendra/Pubdok Bag.Humas Setda)